Pengelolaan Zakat di Negara-Negara Islam

Pengeloaan Zakat di Negara-Negara Islam
ZAKAT, Infak, dan Sedekah (ZIS) merupakan instrumen paling tua dalam praktik eko-nomi Islam dibandingkan dengan instrumen-intrumen lainnya. Instrumen yang mempunyai potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi hari ini belum banyaknya kesadaran masyarakat atas kewajiban dan bermurah hati kepada sesama. Hingga saat ini, sepanjang pengetahuan penulis, belum ada metode penghitungan potensi zakat yang bersifat baku. Pendekatan berbeda menghasilkan hasil yang berbeda. Misalnya, sejumlah penelitian telah dilakukan untuk mengetahui potensi zakat yang dimiliki oleh masing-masing negara Islam.
Monzer Kahf, dalam dua risetnya yang dipublikasikan masing-masing pada tahun 2000 dan 2002, menemukan bahwa potensi zakat di Jordania, Kuwait dan Mesir sangat kecil bila dibandingkan dengan nilai Gross Domestic Product (GDP) mereka, bahkan dapat diabaikan karena sangat tidak signifikan. Selanjutnya, potensi zakat Arab Saudi mencapai 0,4 persen-0,6 persen dari total GDP mereka. Khusus untuk Pakistan, potensi zakat mencapai 0.3 persen dari GDP, dan Yaman memiliki potensi hingga 0,4 persen dari total GDP. Jika dilihat sekilas, nampak bahwa potensi zakat masih sangat kecil. Penelitian lainnya adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarief Hidayatullah Jakarta. Hasil penelitian mereka mengungkap bahwa potensi zakat Indonesia mencapai Rp19 triliun, atau 0,95 persen dari GDP Indonesia.
Sementara itu, Beik (2007), dengan menggunakan asumsi bahwa potensi zakat adalah sama dengan 2,5 persen dikali dengan total GDP, menemukan bahwa potensi zakat Turki mencapai angka 5,7 miliar dolar AS. Sedangkan potensi zakat Uni Emirat Arab dan Malaysia masing-masing sebesar 2,4 miliar dolar AS dan 2,7 miliar dolar AS. Total potensi zakat seluruh negara-negara Islam minus Brunei Darussalam adalah sebesar 50 miliar dolar AS. Dari sisi realisasi, secara umum dana zakat yang berhasil dihimpun oleh masing-masing negara masih sangat kecil. Indonesia sebagai contoh, hanya mampu menghimpun 800 miliar rupiah pada tahun 2006 lalu, atau 0,045 persen dari total GDP. Malaysia pun pada tahun yang sama hanya mampu mengumpulkan 600 ringgit, atau sekitar 0,16 persen dari GDP mereka. Namun demikian, sejumlah riset telah membuktikan pengaruh zakat dalam perekonomian, terutama terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan.
Shirazi (1996) menyimpulkan bahwa program zakat di Pakistan mampu menurunkan kesenjangan kemiskinan dari 11,2 persen menjadi 8 persen. Shirazi juga menemukan bahwa 38 persen rumah tangga Pakistan hidup dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan versi pemerintah. Namun angka tersebut akan naik menjadi 38,7 persen jika transfer zakat tidak dilakukan. Patmawati (2006) juga mencoba untuk menganalisa peran zakat dalam mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan pendapatan di Malaysia. Dengan mengambil sampel negara bagian Selangor, Patmawati menemukan bahwa zakat memiliki pengaruh dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan mempersempit kesenjangan pendapatan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang baik dan terencana mampu mengentaskan kemiskinan, paling tidak menguranginya.
Komitmen dan dukungan pemerintah menjadi variabel yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan zakat. Salah satu bentuk kebijakan yang dapat mengakselerasikan pertumbuhan zakat adalah penerapan kebijakan zakat sebagai pengurang pajak. Contoh negara yang telah berhasil menerapkan kebijakan adalah Malaysia. Sejak Malaysia menerapkan kebijakan tersebut, maka jumlah pendapatan zakat terus meningkat dari waktu ke waktu. Yang menarik adalah pendapatan pajak tidak mengalami penurunan sama sekali, justru pendapatan pajak dan pendapatan zakat meningkat secara bersamaan.
Dengan bukti dan fakta yang telah ditunjukkan oleh Malaysia, maka diharapkan negara-negara Islam lainnya dapat mengikuti jejak dan langkahnya, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, kebijakan zakat sebagai pengurang pajak telah dimasukkan ke dalam salah satu materi pembahasan RUU Pajak penghasilan dalam masa persidangan DPR tahun 2008 lalu. Hal lain yang juga sangat penting untuk dilakukan adalah menggali potensi infak dan sedekah. Dapat dikatakan bahwa potensi infak ini sangat bergantung kepada persepsi publik dan pemerintah masing-masing negara Islam. Jika publik dan pemerintah memiliki komitmen yang kuat, maka potensi infak yang dapat digali akan semakin besar. Demikian pula sebaliknya, tanpa adanya komitmen yang kuat maka potensi yang dapat digali akan semakin kecil. Saya mengusulkan agar masing-masing negara berusaha untuk membuat target penghimpunan dana infak. Jika infak yang digali bisa mencapai 10 persen dari GDP, maka potensi dana yang dapat dihimpun akan mencapai angka 200 miliar dolar AS, setara dengan total asset yang dimiliki oleh IMF.
Secara umum, jika ditinjau dari sistem zakat yang dikembangkan, termasuk keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan zakat, maka negara-negara Islam dapat dikelompokan menjadi dua. Pertama, negara-negara yang telah memformalkan pengelolaan zakat. Kedua, negara-negara yang belum memformalkan pengelolaan zakat. Ada beberapa solusi dari permasalahan zakat yang dihadapi negara-negara Islam saat ini. Pertama, menunjuk kementerian khusus yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan zakat. Beberapa negara di Timur Tengah mengadopsi pola ini. Dengan adanya status setingkat kementerian, maka otoritas pengelola zakat menjadi sangat kuat. Kelebihan pola ini adalah pada kekuatan legal formalnya.
Kedua, pengelolaan zakat yang terdesentralisasi kepada negara-negara bagian. Pola ini dikembangkan oleh Malaysia. Di negara tersebut, setiap negara bagian mempunyai otoritas penuh untuk megelola zakat. Bahkan setiap negara bagian memiliki undang-undang tersendiri yang terkadang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Sedangkan di tingkat pusat, Malaysia memiliki departemen khusus yang langsung berada di bawah perdana menteri, yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pengelolaan zakat, wakaf dan haji. Ketiga, pengelolaan zakat yang diserahkan kepada unsur dalam departemen agama, atau diserahkan kepada semi pemerintahan yang diatur oleh undang-undang. Contoh yang pertama adalah negara Pakistan, di mana negara tersebut memiliki direktorat jenderal zakat di bawah kementerian agama. Sedangkan contoh yang kedua adalah Indonesia, di mana pengelolaan zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional, sebuah lembaga semi pemerintah yang keberadaannya diatur UU No 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat.
Yang menarik adalah keberadaan lembaga-lembaga zakat yang didirikan oleh masyarakat, di mana hal tersebut tidak pernah di temukan di negara-negara Islam lainnya. Keberadaan LAZ (Lembaga Amil Zakat) ini bahkan diatur dan dilindungi undang-undang. Saat ini muncul wacana untuk meningkatkan status lembaga pengelola zakat di Indonesia menjadi setingkat kementerian.***
Muhammad Mukhlis,
Mahasiswa Ekonomi Islam-Fakultas Syariah & Ilmu Hukum/Wakil Presiden Mahasiswa UIN Suska Riau.
(Sumber : Riau Pos)

BAZ KECAMATAN BENAI SALURKAN ZAKAT

Benai, 30 Agustus 2010

Semenjak terbentuknya Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Benai Januari 2010 lalu, BAZ Kec. Benai  dari segi pengumpulan zakat mengalami kemajuan yang kian pesat, hal ini disampaikan Ketua BAZ Benai Jomaris, S.Pd pada acara pendistribusian zakat di Kenegerian Teratak Air Hitam yang tepatnya di Masjid Arrahman Desa TAH Benai. Untuk itu kami sebagai pengurus BAZ Kecamatan Benai mengucapkan terima kasih kepada Bapak Camat Benai Erdiansyah, S. Sos atas bimbingan dan arahannya, juga ucapkan terima kasih kami kepada Bapak Kepala KUA Kecamatan Benai Bapak H. Armadis, S. Ag sebagai lending sektornya bidang keagamaan, apalagi beliau sebagai wakil ketua BAZ Kec. Benai, yang nota benenya BAZ lahir 2 minggu setelah pelantikan  beliau. Demikian disampaikan Kepala UPTD pendidikan ini disaat laporan singkatnya pada acara safari ramadhan kecamatan di desa Teratak Air Hitam.

Pendistribusian Zakat ini bersamaan dengan Kunjungan Safari Ramadhan Kecamatan Benai di 5 Kenegerian di kecamatan Benai. Adapun Lima Kenegerian yang dikunjungi Tim Safari Ramadhan Kecamatan dan bersamaan dengan penyaluran zakat BAZ Kecamatan Benai  itu ialah : 1.  Di Kenegerian TAH di Masjid Arahman Desa TAH pada hari Rabu, 18 Agustus 2010. 2. Di Kenegerian Benai di Masjid Assya’diyah Desa Talontam Benai pada hari kamis, 19 Agustus 2010, 3. Di Kenegerian Simandolak di Masjid Jamik Desa Simandolak pada hari Senin, 23/08/2010, 4. Dikenegerian Siberakun di Masjid Nurul Ikhsan Desa Pulau Tongah bersamaan dengan safari Bupati Kuantan Singingi pada hari Kamis, 26/08/2010 dan 5. Dikenegerian  EX trans di Masjid Arrahman Desa Langsat hulu bersamaan dengan Safari Ramadhan Bupati Kuansing yang sampai berita ini diturunkan jadwalnya belum turun ke kecamatan.

Baz Kecamatan Benai menyalurkan zakat kepada Mustahiq orang-orang yang berhak menerima zakat di wilayah kecamatan Benai sesuai dengan asnap ketentuan syari’at islam, dengan rinciannya disampaikan sebagai berikut :

  1. Fakir Miskin 26 Desa x 10 orang = 260 0rang

@ Rp. 300.000,-                                                                     = Rp. 78.000.000,-

  1. Beasiswa Keluarga Miskin :
  1. 34 SD/MI x 8 orang = 272 orang,

Perorang Rp. 150.000,-                                                    = Rp. 40.800.000,-

  1. 11 SMP/MTS x 8 orang,= 88 0rang,

perorang Rp. 200.000,-                                                   = Rp. 17.600.000,-

  1. SMA, SMK, MA  = 100 orang, perorang Rp. 300.000,-  = Rp. 30.000.000,-
  1. Modal Usaha untuk 10  orang, @ Rp. 1.000.000,-                 = Rp.  10.000.000,-
  2. Operasional TK/Raudhatul Atfal (RA), @  Rp. 750.000,-     = Rp.  15.750.000,-
  3. Operasional Madrasah Aliyah Swasta Babussalam                = Rp.    2.500.000,-
  4. Pembelian ipentaris/ Laptop BAZ dan Printer                        = Rp.    5.000.000,-

Jumlah Total disalurkan                                                      = Rp. 199.650.000,-

(Seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Menurut Kepala Kua Kec. Benai H. Armadis, Jata atau bantuan dana zakat dari BAZ Kab. Kuansing pada tahun 2009 yang lalu, sebelum BAZ Kec. Benai terbentuk hanya memperoleh dana sebesar Rp 96.000.000,-  yang bisa dibagi-bagikan kepada para Mustahiq. Dan pada tahun 2010 ini  sampai dengan pengumpulan pada bulan Juli 2010, BAZ Benai sudah bisa menyalurkan Sebesar Rp 199.650,000,-  ditambah dengan alokasi dana zakat dari BAZ Kab. Kuansing sebesar Rp 117.000.000,- berarti jumlah uang yang disalurkan di wilayah kecamatan Benai dari dana zakat sebesar Rp. 316.650.000,-

Disamping itu Camat Benai menyampaikan zakat yang terkumpul di BAZ, baru zakat profesi dari kalangan PNS, sementara dari kalangan non PNS belum ada yang menyalurkan zakatnya melalui BAZ, jangan samapai ada masyarakat kita yang membayarkan zakatnya salah sasaran. Untuk itu Camat Benai juga  menghimbau kepada para toke, pedagang orang-orang yang mampu untuk membayarkan zakatnya di BAZ Kecamatan Benai karena BAZ suatu lembaga yang dibentuk sesuai dengan Undang-undang, tentu BAZ Pimpinan Bapak Jomaris ini harus amanah ujarnya.(kb)

KIMATAN ZAKAT FITRAH 1431. H

Berdasarkan Imsyakiyah Ramadhan 1431. H, yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kab. Kuantan Singingi,  maka hari raya ‘Idul Fitri tahun ini   jatuh pada hari jum’at pada Tanggal 10 September 2010, namun demikian ketentuan resminya tetap menunggu keputusan pemerintah pusat.  Sehubungan dengan hal itu umat Islam wajib membayar zakat fitrah. Sesuai dengan perkembangan harga beras di wilayah Kecamatan Benai. Demikian disampaikan Kepala KUA Kecamatan Benai H. Armadis, S. Ag  kepada (admint.-red) di sa’at kunjungan Safari Ramadhan 1431. H. Kecamatan Benai di Masjid Assa’diyah Talantom Benai belum lama ini.  Dalam hal pembayaran  zakat fitrah, di sampaikannya  hal-hal sebagai berikut :

  1. Menganjurkan masyarakat untuk menunaikan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Untuk Zakat Fitrah  sesuai dengan perkembangan  harga beras yang ada di wilayah Kecamatan Benai, untuk pembayaran  sebanyak : 2,5 Kg Beras, yang apabila dibayarkan dengan uang sebagai berikut :
    1. Untuk beras tertinggi harga 1 Kg Rp.9.500,- dan bila dibayarkan zakat fitrahnya adalah : Rp. 23.750,- (Dua pulu tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah).
    2. Untuk harga beras 1 Kg Rp. 9.000,- dan bila dibayarkan zakat fitrahnya adalah : Rp. 22.500,- (Dua puluh dua ribu  lima ratus rupiah).
    3. Untuk harga beras 1 Kg Rp. 8.000,- dan bila dibayarkan zakat fitrahnya adalah :  Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu  Rupiah).
    4. Untuk harga beras 1 Kg. Rp. 7.500,- dan bila dibayarkan zakat fitrahnya adalah : Rp. 18.750,- (delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh  rupiah).
    5. Untuk harga beras 1 Kg Rp. 7.000,- dan bila dibayarkan zakat fitrahnya adalah : Rp. 17.500,- (Tujuh belas  ribu  lima ratus  rupiah)
    6. Dan untuk harga beras 1 Kg Rp. 6.500,- dan bila dibayarkan zakat fitrahnya adalah : Rp. 16.250,- (Enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).
    7. Atau disesuaikan dengan harga beras yang dikonsumsi oleh masyarakat ditempat kita masing-masing.
  2. Mensyi’arkan pelaksanaan Hari Raya ‘Idul Fitri 1 Syawal 1431. H, dengan mengumandangkan seruan Takbir dan tahmid pada tempat-tempat Rumah Ibadah dan tempat-tempat yang layak, serta dengan melaksanakan perayaan-perayaan yang bernuansa Islami.
  3. Melaporkan Pelaksanaan Sholat ‘Id, penerimaan dan pendistribusian zakat Mal, zakat fitrah dan hasil Infaq hari Raya ‘Idul Fitri 1431. H. Mengingat Pentingnya data dimaksud agar segera menyampaikannnya kepada KUA Kec. Benai, ujar Armadis, mengakhiri pembicaraanya.
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.