Pengelolaan Zakat di Negara-Negara Islam

Pengeloaan Zakat di Negara-Negara Islam
ZAKAT, Infak, dan Sedekah (ZIS) merupakan instrumen paling tua dalam praktik eko-nomi Islam dibandingkan dengan instrumen-intrumen lainnya. Instrumen yang mempunyai potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi hari ini belum banyaknya kesadaran masyarakat atas kewajiban dan bermurah hati kepada sesama. Hingga saat ini, sepanjang pengetahuan penulis, belum ada metode penghitungan potensi zakat yang bersifat baku. Pendekatan berbeda menghasilkan hasil yang berbeda. Misalnya, sejumlah penelitian telah dilakukan untuk mengetahui potensi zakat yang dimiliki oleh masing-masing negara Islam.
Monzer Kahf, dalam dua risetnya yang dipublikasikan masing-masing pada tahun 2000 dan 2002, menemukan bahwa potensi zakat di Jordania, Kuwait dan Mesir sangat kecil bila dibandingkan dengan nilai Gross Domestic Product (GDP) mereka, bahkan dapat diabaikan karena sangat tidak signifikan. Selanjutnya, potensi zakat Arab Saudi mencapai 0,4 persen-0,6 persen dari total GDP mereka. Khusus untuk Pakistan, potensi zakat mencapai 0.3 persen dari GDP, dan Yaman memiliki potensi hingga 0,4 persen dari total GDP. Jika dilihat sekilas, nampak bahwa potensi zakat masih sangat kecil. Penelitian lainnya adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarief Hidayatullah Jakarta. Hasil penelitian mereka mengungkap bahwa potensi zakat Indonesia mencapai Rp19 triliun, atau 0,95 persen dari GDP Indonesia.
Sementara itu, Beik (2007), dengan menggunakan asumsi bahwa potensi zakat adalah sama dengan 2,5 persen dikali dengan total GDP, menemukan bahwa potensi zakat Turki mencapai angka 5,7 miliar dolar AS. Sedangkan potensi zakat Uni Emirat Arab dan Malaysia masing-masing sebesar 2,4 miliar dolar AS dan 2,7 miliar dolar AS. Total potensi zakat seluruh negara-negara Islam minus Brunei Darussalam adalah sebesar 50 miliar dolar AS. Dari sisi realisasi, secara umum dana zakat yang berhasil dihimpun oleh masing-masing negara masih sangat kecil. Indonesia sebagai contoh, hanya mampu menghimpun 800 miliar rupiah pada tahun 2006 lalu, atau 0,045 persen dari total GDP. Malaysia pun pada tahun yang sama hanya mampu mengumpulkan 600 ringgit, atau sekitar 0,16 persen dari GDP mereka. Namun demikian, sejumlah riset telah membuktikan pengaruh zakat dalam perekonomian, terutama terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan.
Shirazi (1996) menyimpulkan bahwa program zakat di Pakistan mampu menurunkan kesenjangan kemiskinan dari 11,2 persen menjadi 8 persen. Shirazi juga menemukan bahwa 38 persen rumah tangga Pakistan hidup dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan versi pemerintah. Namun angka tersebut akan naik menjadi 38,7 persen jika transfer zakat tidak dilakukan. Patmawati (2006) juga mencoba untuk menganalisa peran zakat dalam mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan pendapatan di Malaysia. Dengan mengambil sampel negara bagian Selangor, Patmawati menemukan bahwa zakat memiliki pengaruh dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan mempersempit kesenjangan pendapatan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang baik dan terencana mampu mengentaskan kemiskinan, paling tidak menguranginya.
Komitmen dan dukungan pemerintah menjadi variabel yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan zakat. Salah satu bentuk kebijakan yang dapat mengakselerasikan pertumbuhan zakat adalah penerapan kebijakan zakat sebagai pengurang pajak. Contoh negara yang telah berhasil menerapkan kebijakan adalah Malaysia. Sejak Malaysia menerapkan kebijakan tersebut, maka jumlah pendapatan zakat terus meningkat dari waktu ke waktu. Yang menarik adalah pendapatan pajak tidak mengalami penurunan sama sekali, justru pendapatan pajak dan pendapatan zakat meningkat secara bersamaan.
Dengan bukti dan fakta yang telah ditunjukkan oleh Malaysia, maka diharapkan negara-negara Islam lainnya dapat mengikuti jejak dan langkahnya, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, kebijakan zakat sebagai pengurang pajak telah dimasukkan ke dalam salah satu materi pembahasan RUU Pajak penghasilan dalam masa persidangan DPR tahun 2008 lalu. Hal lain yang juga sangat penting untuk dilakukan adalah menggali potensi infak dan sedekah. Dapat dikatakan bahwa potensi infak ini sangat bergantung kepada persepsi publik dan pemerintah masing-masing negara Islam. Jika publik dan pemerintah memiliki komitmen yang kuat, maka potensi infak yang dapat digali akan semakin besar. Demikian pula sebaliknya, tanpa adanya komitmen yang kuat maka potensi yang dapat digali akan semakin kecil. Saya mengusulkan agar masing-masing negara berusaha untuk membuat target penghimpunan dana infak. Jika infak yang digali bisa mencapai 10 persen dari GDP, maka potensi dana yang dapat dihimpun akan mencapai angka 200 miliar dolar AS, setara dengan total asset yang dimiliki oleh IMF.
Secara umum, jika ditinjau dari sistem zakat yang dikembangkan, termasuk keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan zakat, maka negara-negara Islam dapat dikelompokan menjadi dua. Pertama, negara-negara yang telah memformalkan pengelolaan zakat. Kedua, negara-negara yang belum memformalkan pengelolaan zakat. Ada beberapa solusi dari permasalahan zakat yang dihadapi negara-negara Islam saat ini. Pertama, menunjuk kementerian khusus yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan zakat. Beberapa negara di Timur Tengah mengadopsi pola ini. Dengan adanya status setingkat kementerian, maka otoritas pengelola zakat menjadi sangat kuat. Kelebihan pola ini adalah pada kekuatan legal formalnya.
Kedua, pengelolaan zakat yang terdesentralisasi kepada negara-negara bagian. Pola ini dikembangkan oleh Malaysia. Di negara tersebut, setiap negara bagian mempunyai otoritas penuh untuk megelola zakat. Bahkan setiap negara bagian memiliki undang-undang tersendiri yang terkadang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Sedangkan di tingkat pusat, Malaysia memiliki departemen khusus yang langsung berada di bawah perdana menteri, yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pengelolaan zakat, wakaf dan haji. Ketiga, pengelolaan zakat yang diserahkan kepada unsur dalam departemen agama, atau diserahkan kepada semi pemerintahan yang diatur oleh undang-undang. Contoh yang pertama adalah negara Pakistan, di mana negara tersebut memiliki direktorat jenderal zakat di bawah kementerian agama. Sedangkan contoh yang kedua adalah Indonesia, di mana pengelolaan zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional, sebuah lembaga semi pemerintah yang keberadaannya diatur UU No 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat.
Yang menarik adalah keberadaan lembaga-lembaga zakat yang didirikan oleh masyarakat, di mana hal tersebut tidak pernah di temukan di negara-negara Islam lainnya. Keberadaan LAZ (Lembaga Amil Zakat) ini bahkan diatur dan dilindungi undang-undang. Saat ini muncul wacana untuk meningkatkan status lembaga pengelola zakat di Indonesia menjadi setingkat kementerian.***
Muhammad Mukhlis,
Mahasiswa Ekonomi Islam-Fakultas Syariah & Ilmu Hukum/Wakil Presiden Mahasiswa UIN Suska Riau.
(Sumber : Riau Pos)

Perihal Armadis
Dilahirkan dari keluarga sederhana, besar karena dilamun ombak, berhasil karena tantangan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: